Di masa penjajahan, pendidikan di Nusantara bukanlah hak yang dapat dinikmati oleh semua daftar baccarat online orang. Sekolah-sekolah didirikan bukan untuk mencerdaskan bangsa, tetapi lebih sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan penjajah. Kaum pribumi, yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan kelompok elite kolonial, hanya diberi akses terbatas ke pendidikan, bahkan dengan kurikulum yang dikendalikan demi kepentingan pemerintah kolonial.
1. Sistem Pendidikan yang Tidak Setara
Di bawah pemerintahan kolonial Belanda, sistem pendidikan dirancang secara diskriminatif. Sekolah-sekolah terbagi ke dalam beberapa tingkatan, dengan sekolah terbaik hanya diperuntukkan bagi orang-orang Eropa dan keturunan mereka. Sekolah untuk kaum pribumi seperti Sekolah Rakyat (Volkschool), meskipun memberikan akses pendidikan dasar, memiliki kualitas yang jauh lebih rendah dibandingkan sekolah untuk anak-anak Eropa atau kelompok elite pribumi.
Volkschool hanya memberikan pendidikan dasar selama tiga tahun, dengan materi yang sangat terbatas: membaca, menulis, dan berhitung dalam level dasar. Tujuannya bukan untuk menciptakan masyarakat pribumi yang terdidik, tetapi sekadar melahirkan tenaga kerja rendahan yang bisa memenuhi kebutuhan tenaga administrasi atau buruh di perusahaan-perusahaan kolonial.
2. Perjuangan Kaum Pribumi untuk Mendapatkan Pendidikan
Meskipun pendidikan bagi pribumi sangat terbatas, ada upaya dari beberapa tokoh untuk memperjuangkan akses yang lebih luas. Ki Hadjar Dewantara, misalnya, mendirikan Taman Siswa sebagai alternatif pendidikan yang berorientasi pada kebudayaan nasional. Sementara itu, Sarekat Islam dan organisasi lainnya juga mulai menyadari pentingnya pendidikan bagi rakyat untuk melawan dominasi kolonial.
Beberapa sekolah swasta yang didirikan oleh kalangan pribumi atau tokoh pergerakan nasional mulai berkembang, memberikan pendidikan yang lebih baik daripada yang ditawarkan oleh pemerintah kolonial. Namun, aksesnya tetap terbatas karena faktor biaya dan tekanan dari pemerintah Belanda yang tidak ingin melihat pribumi menjadi terlalu terdidik dan mulai menuntut hak-hak mereka.
3. Kurikulum yang Dikendalikan Kolonial
Di sekolah-sekolah rakyat pada masa penjajahan, kurikulum sangat terbatas dan diawasi ketat. Pelajaran sejarah, misalnya, tidak pernah membahas kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara atau perlawanan terhadap kolonialisme. Sebaliknya, pendidikan diarahkan untuk menanamkan rasa hormat terhadap pemerintah Belanda dan menanamkan kepatuhan kepada penguasa.
Bahasa yang diajarkan juga menjadi alat politik. Bahasa Belanda hanya diajarkan di sekolah yang lebih tinggi, yang hanya bisa diakses oleh segelintir kaum pribumi dari kalangan bangsawan atau yang beruntung mendapatkan beasiswa. Rakyat biasa hanya diajarkan bahasa Melayu atau bahasa daerah, dengan harapan mereka tidak bisa memahami dokumen-dokumen resmi atau mengikuti perkembangan dunia luar.
4. Dampak Sekolah Rakyat bagi Kaum Pribumi
Meskipun terbatas, keberadaan Sekolah Rakyat tetap memberikan dampak bagi masyarakat pribumi. Pendidikan dasar yang mereka peroleh membantu meningkatkan literasi di kalangan rakyat, meskipun hanya sebatas kemampuan dasar. Beberapa lulusan sekolah rakyat yang berhasil melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi kemudian menjadi bagian dari gerakan nasionalisme yang memperjuangkan kemerdekaan.
Namun, sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif juga meninggalkan warisan panjang dalam dunia pendidikan di Indonesia. Ketimpangan akses pendidikan masih menjadi masalah hingga saat ini, dengan kualitas sekolah di daerah terpencil yang sering kali tertinggal dibandingkan sekolah di perkotaan.
Kesimpulan
Sekolah Rakyat di zaman penjajahan adalah simbol ketidakadilan dalam sistem pendidikan kolonial. Pendidikan yang seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan taraf hidup justru digunakan sebagai alat kontrol oleh pemerintah kolonial. Namun, dari keterbatasan ini, muncul kesadaran di kalangan pribumi akan pentingnya pendidikan untuk meraih kemerdekaan. Perjuangan para tokoh pendidikan di masa itu menjadi fondasi bagi sistem pendidikan Indonesia yang lebih inklusif di kemudian hari.